Jam Operasional: Senin - Jum'at 8.00 - 15.00

Peralihan Hak Jual Beli

       Peralihan hak jual beli tanah memiliki dasar hukum dimana berpindahnya hak atas tanah dari pemilik hak sebelumnya kepada pemilik hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

         Dalam proses peralihan hak jual beli tanah terdapat dua aturan yang harus dipenuhi yaitu proses transaksi dan validitas dokumen sertifikat. Proses jual beli tanah tidak boleh dilakukan dibawah tangan harus berdasarkan sesuai dengan ketentuan Kementrian Agraria nomor 3 tahun 1997 yaitu mengikuti prosedur dan persyaratan dengan melampirkan Akta Jual Beli Tanah, Sertifikat Hak Atas Tanah, Bukti Pembayaran Pajak, PPH, BPHTB, Fotokopi Identitas Pembeli dan Penjual, SPPT dan PBB

Bagaimana tahapan hal jual beli tanah yang bersertifikat agar aman di kedua belah pihak?

         Ketika melakukan proses pembelian tanah sebaiknya memperhatikan dokumen-dokumen secara seksama agar memudahkan selama proses peralihan hak jual beli, seperti berikut:

  1. Sebelum proses jual beli bidang tanah dilakukan, dipastikan dulu /diketahui terebih dahulu obyek bidang tanah atau unit Satuan Rumah Susun yang akan menjadi obyek jual beli itu ada fisiknya dan mempunyai bukti perolehan atau bukti kepemilikan bidang tanahnya atau bidang tanahnya atau Unit Satuan Rumah Susunya telah Bersertifikat.

  2. Terhadap Obyek Jual Beli bidang tanah atau Unit Satuan Rumah Susun yang telah bersertipikat,  dibuat dengan Akta PPAT, ada kewajiban PPAT untuk terlebih dahulu mengajukan atau mendaftarkan  Penelitian kesesuaian Sertipikat ke Kantor Pertanahan setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 3/1997,  antara lain berbunyi :

    “Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli”;

    Saat ini Permohonan penelitian sertipikat diajukan oleh PPAT dengan Sistem Online (https://loket.atrbpn.go.id) dengan terlebih dahulu melakukan Validasi fisik Sertifikat hak Atas Tanahnya/Sertifikat hak Milik Atas Satuan Rumah Susunnya di Kantor Pertanahan setempat;
    Hal dimaksud dilakukan diantaranya dengan tujuan untuk memastikan pada saat dilakukan transaksi jual beli, bidang tanahnya atau unit Satuan Rumah Susunnya tidak terdapat catatan blokir/ perkara/sengketa, sehingga dalam pelaksanaan jual belinya diminimalisir kemungkinan adanya pihak yang dirugikan.

  3. Setelah Akta Jual beli dibuat, kemudian Akta Jual Beli dimaksud didaftarkan di kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Akta sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 103 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997, antara lain berbunyi:

    “PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan”.

  4. Selanjutnya dalam ayat 2 terhadap pendaftaran Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan antara lain diperlukan peryaratan sebagai berikut :
  • Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;
  • Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;
  • Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
  • Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
  • Bukti identitas penerima hak;
  • Sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;
  • Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);
  • Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
  • Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

     

       berikut penjelasan dalam peralihan hak atas tanah. 

Tulis Komentarmu.

Jl. Melur No.10, RT.1/RW.12, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230

Jam Operasional:

Senin – Jumat: 8:00 – 15:00